Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, Pemimpin Humanis dari Ranah Minang ‎

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_BsFh9I80hnd0q99KIYkY7_6pNSXqa-zg38RuEx2TrCQ_nNy1JuuPI0N8ntMVCVlKi0m7y3s2awMY5ODuNOpJGKpeq36FupJ8SC0GAktMd7XB_kg-xRDJQJDDHqdSaYvviq8LHFqGRQ6krmanJbmIa2tjeG4aD6scIHEdzUS215VTqBE6tzYYXcJ/s1080/1000113228.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="738" data-original-width="1080" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_BsFh9I80hnd0q99KIYkY7_6pNSXqa-zg38RuEx2TrCQ_nNy1JuuPI0N8ntMVCVlKi0m7y3s2awMY5ODuNOpJGKpeq36FupJ8SC0GAktMd7XB_kg-xRDJQJDDHqdSaYvviq8LHFqGRQ6krmanJbmIa2tjeG4aD6scIHEdzUS215VTqBE6tzYYXcJ/s320/1000113228.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎SAWAHLUNTO — Di balik sosok tegas berseragam cokelat yang kini menakhodai Kepolisian Resor Sawahlunto, tersimpan kisah panjang tentang pengabdian, disiplin, dan cinta tanah kelahiran. Dialah AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., perwira menengah Polri yang menempuh jalan panjang pengabdian sebelum akhirnya kembali ke Ranah Minang — tempat semua langkah pengabdiannya berakar.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Perjalanan karier Simon dalam korps Bhayangkara bukan sekadar deretan pangkat dan jabatan. Ia adalah potret seorang perwira yang tumbuh melalui tempaan keras tugas dan waktu, dari medan konflik hingga ruang strategis di jantung kepemimpinan Polri. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2006 ini telah mengemban amanah di berbagai wilayah — mulai dari hiruk-pikuk Kota Bandung, ketegangan sosial di Poso, Sulawesi Tengah, hingga beberapa daerah penting lain yang menuntut keteguhan sikap dan kecerdasan emosional tinggi.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Lebih dari satu dekade Simon mengabdi jauh dari kampung halaman. Namun, panggilan pengabdian akhirnya membawanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2023, ketika ia dipercaya menjabat Ajudan (Sespri) Kapolda Sumatera Barat. Tugas itu bukan sekadar posisi prestisius, melainkan ruang pembelajaran strategis — mengasah kepekaan, loyalitas, serta integritas dalam mendampingi pucuk pimpinan kepolisian daerah.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Langkah kariernya kemudian menanjak cepat. Simon dipercaya menjabat Kapolres Tanah Datar, dan pada pertengahan 2025, ia resmi dilantik sebagai Kapolres Sawahlunto — sebuah kota bersejarah yang kini terus bertransformasi menjadi wajah harmoni antara budaya, pariwisata, dan keamanan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Bagi Simon, penugasan di Sawahlunto bukan hanya tanggung jawab struktural, tetapi juga panggilan nurani seorang anak negeri yang pulang untuk berbuat nyata.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎“Saya bersyukur bisa kembali ke ranah sendiri, ke Minangkabau, dan mengabdi di kampung halaman. Ini kesempatan berharga untuk menanamkan pengabdian dengan hati,” ungkapnya dengan nada haru dalam sebuah pertemuan bersama insan pers di ruang kerjanya, Selasa (7/10/2025).</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Sebagai pemimpin, AKBP Simon dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang humanis namun berprinsip kuat. Ia menekankan pentingnya komunikasi, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menempatkan media sebagai mitra strategis dalam menjaga keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎“Pers adalah mitra kami dalam menyampaikan kebenaran dan menjaga kepercayaan publik. Kritik yang membangun dari media adalah vitamin bagi kami untuk terus berbenah,” tuturnya lugas namun penuh kehangatan.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Pendekatan kepemimpinan yang ia usung menggambarkan semangat baru di tubuh Polres Sawahlunto — aparat yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung dan sahabat bagi masyarakat. Di tangannya, kepolisian diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penindak.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Lahir dan besar di Lubuk Lintah, Kota Padang, Simon tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan kejujuran. Nilai-nilai itu menjadi fondasi moral yang menuntunnya sepanjang perjalanan karier. Kini, ketika ia kembali ke tanah Minangkabau, semua nilai itu seolah menemukan maknanya kembali: pengabdian dengan hati di tanah yang melahirkannya.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Dari lorong tambang tua hingga jalan-jalan modern Sawahlunto, dari ruang rapat kepolisian hingga forum silaturahmi bersama masyarakat, jejak langkah AKBP Simon Yana Putra adalah kisah tentang seorang perwira yang pulang bukan untuk sekadar memimpin, melainkan untuk menyalakan kembali api pengabdian di ranah bundo.</div><div style="text-align: justify;">‎</div>

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, Pemimpin Humanis dari Ranah Minang ‎

‎ ‎SAWAHLUNTO — Di balik sosok tegas berseragam cokelat yang kini menakhodai Kepolisian Resor Sawahlunto, tersimpan kisah panjang tentang pe...

Read more »

Hendra Pebrizal: Menjaga Nadi Air Kehidupan Padang dari Gunung Pangilun hingga Palukahan Taban

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNnReWjwz6ZHx6Q0YD3YKr8lPWLCN4425VMmdlXM66hcnqCO-n__leGYlKUHEfaMhE21MEJov0fhjNhzQ4GDWV0tCbDr8EOmV881FVc_g-UqMs_hNHtGYKral2YFTIs-QfR505qU1w0IjfS3CCuCW-2Sm9evM7x18Z9TA0_ADZzlgIRZIaH0Cey8U/s750/116411.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="750" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNnReWjwz6ZHx6Q0YD3YKr8lPWLCN4425VMmdlXM66hcnqCO-n__leGYlKUHEfaMhE21MEJov0fhjNhzQ4GDWV0tCbDr8EOmV881FVc_g-UqMs_hNHtGYKral2YFTIs-QfR505qU1w0IjfS3CCuCW-2Sm9evM7x18Z9TA0_ADZzlgIRZIaH0Cey8U/s320/116411.jpg" width="320" /></a></div><br /><div>Di balik gemuruh pembangunan infrastruktur dan deretan angka miliaran rupiah dari APBN, ada satu sosok yang terus memastikan bahwa setiap tetes air bersih tetap mengalir ke rumah-rumah warga Padang Hendra Pebrizal, Direktur Utama Perumda Air Minum (AM) Kota Padang.</div><div><br /></div><div>Dedikasinya untuk menghadirkan layanan air bersih yang andal kembali menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Selasa (7/10).</div><div><br /></div><div>Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, sejumlah Anggota DPRD Kota Padang, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa, serta jajaran teknis Perumda AM Kota Padang. Di antara para pejabat yang hadir, perhatian publik justru tertuju pada penjelasan mendalam dari Hendra mengenai kondisi lapangan dan masa depan air bersih di kota ini.</div><div><br /></div><div>Pemulihan Gunung Pangilun dan Lahirnya Harapan Baru dari Palukahan Taban</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan itu, Hendra memaparkan bahwa selama lebih dari satu dekade, SPAM Gunung Pangilun menjadi tulang punggung utama pasokan air bersih di Padang. Namun, bencana gempa besar 2009 meninggalkan luka mendalam pada instalasi vital tersebut.</div><div>“Kerusakan akibat gempa membuat kapasitas distribusi menurun drastis. Selama bertahun-tahun kami berjuang menjaga agar layanan tidak terhenti, sambil menunggu kesempatan untuk melakukan revitalisasi,” ujar Hendra dengan nada reflektif.</div><div><br /></div><div>Kini, kesempatan itu akhirnya datang. Melalui perjuangan politik dan koordinasi lintas lembaga, Pemerintah Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp308 miliar dari APBN. Proyek strategis ini diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 200 ribu warga.</div><div><br /></div><div>Menurut Hendra, SPAM Palukahan Taban 3 di Lubuk Minturun merupakan jawaban atas kebutuhan jangka panjang kota ini. Dengan kapasitas 200 liter per detik dan jaringan pipa sepanjang 18 kilometer, proyek tersebut akan menjadi penopang utama bagi sistem air bersih Padang yang sempat rapuh.</div><div><br /></div><div>“Dengan beroperasinya SPAM Palukahan Taban 3 nanti, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada instalasi lama. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang menjaga nadi kehidupan masyarakat Padang,” tegas Hendra.</div><div><br /></div><div>Apresiasi dari Wali Kota dan Dukungan Penuh dari DPR RI</div><div><br /></div><div>Wali Kota Padang Fadly Amran tak menutupi rasa bangganya atas kinerja dan komitmen Hendra bersama jajaran Perumda AM. Dalam sambutannya, Fadly menyebut bahwa keberhasilan memperoleh proyek senilai ratusan miliar tersebut tak lepas dari kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPR RI, dan tim teknis di lapangan.</div><div><br /></div><div>“Bantuan ini merupakan rahmat besar bagi Kota Padang. Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda yang telah memperjuangkan anggaran, dan tentu kepada Pak Hendra serta seluruh jajaran Perumda AM yang tak henti berinovasi memastikan layanan air bersih tetap mengalir,” ujar Fadly.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur air bersih di daerah.</div><div>“Pembangunan SPAM ini sangat vital, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga fasilitas publik seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan. Alhamdulillah, perjuangan bersama ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.</div><div><br /></div><div>Menatap Masa Depan Air Bersih Padang</div><div><br /></div><div>Bagi Hendra Pebrizal, pembangunan SPAM Palukahan Taban 3 bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal babak baru dalam misi besar menyediakan air bersih berkualitas bagi seluruh warga Padang.</div><div><br /></div><div>“Air adalah hak dasar, dan tugas kami adalah memastikan hak itu terpenuhi dengan baik. Kami terus berupaya memperluas cakupan layanan, memperkuat jaringan distribusi, serta menjaga kualitas air sesuai standar kesehatan,” ujarnya dengan nada tegas namun tenang.</div><div><br /></div><div>Hendra juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang penggunaan air secara bijak serta pemeliharaan aset infrastruktur agar manfaat proyek ini bisa dirasakan dalam jangka panjang.</div><div><br /></div><div>“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kami ingin SPAM ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan warga kota,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>Dengan kombinasi antara kepemimpinan teknokratis, empati sosial, dan semangat pelayanan publik, Hendra Pebrizal menjelma menjadi figur kunci di balik denyut kehidupan Kota Padang. Di tangannya, air bukan sekadar kebutuhan tetapi sumber harapan dan kemajuan bagi masa depan kota yang terus tumbuh.</div><div><br /></div>

Hendra Pebrizal: Menjaga Nadi Air Kehidupan Padang dari Gunung Pangilun hingga Palukahan Taban

Di balik gemuruh pembangunan infrastruktur dan deretan angka miliaran rupiah dari APBN, ada satu sosok yang terus memastikan bahwa setiap te...

Read more »

Perumda Air Minum Kota Padang Intensifkan Flushing, Jaga Kualitas Air Tetap Higienis

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_jBEsB_WUd58GtZ5bxM09HTU9CWPt-00Xrune9yZ0VCV2FTqOmlyKibf2_vERqjHFrBv6CmyYFkyHQLXLK1awBXsRV7NYjXOq7t8XwDXLd9FjFAwg0GlIzqSSUrysSxoFQL2gOQD-ztIx-UzSDRJro5eFp7necAcVQ2oVGjWXMudo3dqzoKs7M4H/s1600/116412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_jBEsB_WUd58GtZ5bxM09HTU9CWPt-00Xrune9yZ0VCV2FTqOmlyKibf2_vERqjHFrBv6CmyYFkyHQLXLK1awBXsRV7NYjXOq7t8XwDXLd9FjFAwg0GlIzqSSUrysSxoFQL2gOQD-ztIx-UzSDRJro5eFp7necAcVQ2oVGjWXMudo3dqzoKs7M4H/s320/116412.jpg" width="320" /></a></div><br /><div>Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap bersih, sehat, dan higienis, Perumda Air Minum Kota Padang secara rutin melaksanakan program flushing. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar aliran air terhindar dari endapan, kotoran, maupun bau tidak sedap yang sering muncul akibat sedimentasi dalam jaringan pipa.</div><div><br /></div><div>Flushing sendiri merupakan proses pembersihan pipa dengan cara mengalirkan air dalam debit besar sehingga mendorong keluar kotoran, kerak, maupun endapan yang menempel di dinding pipa. Dengan metode ini, kualitas air bisa lebih terjamin serta aman dikonsumsi masyarakat.</div><div><br /></div><div>Kegunaan Flushing</div><div><br /></div><div>Manfaat dari kegiatan flushing tidak bisa dianggap sepele. Selain menjaga kualitas air agar tetap higienis, flushing juga mampu menghilangkan bau, membuang kerak dan endapan, serta memperbaiki aliran air yang tersumbat. Aliran air pun menjadi lebih lancar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.</div><div><br /></div><div>Lebih jauh, flushing juga berperan memperpanjang usia pakai pipa. Endapan maupun zat-zat terlarut yang menempel jika tidak dibersihkan akan memicu korosi, merusak pipa, bahkan memengaruhi kualitas air. Dengan pembersihan rutin, integritas jaringan pipa tetap terjaga.</div><div><br /></div><div>“Flushing juga menjadi solusi dalam mengurangi masalah air keruh, khususnya setelah ada pekerjaan perbaikan pipa. Air yang mengandung sisa material pekerjaan akan dibuang sebagian melalui flushing agar kembali jernih sebelum sampai ke pelanggan,” jelas Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mewakili Direktur Teknik Andri Satria.</div><div><br /></div><div>Jadwal Flushing</div><div><br /></div><div>Meskipun sifatnya situasional sesuai kebutuhan lapangan, Perumda Air Minum Kota Padang tetap menjadwalkan flushing secara rutin sekali dalam sebulan. Rutinitas ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas distribusi air di seluruh wilayah layanan.</div><div><br /></div><div>“Walaupun flushing bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika ada perbaikan atau laporan pelanggan, kami tetap konsisten melakukannya minimal sekali dalam sebulan. Ini komitmen kami untuk memastikan kualitas air yang diterima masyarakat tetap sesuai standar kesehatan,” tambah Adhie.</div><div><br /></div><div>Durasi Flushing</div><div><br /></div><div>Durasi pelaksanaan flushing bervariasi, tergantung kondisi jaringan pipa dan tingkat kerusakan yang ditemukan. Pada perbaikan pipa besar dengan cakupan area luas, flushing bisa memakan waktu cukup lama. Namun untuk pembersihan rutin bulanan, prosesnya relatif lebih singkat.</div><div><br /></div><div>Dalam setiap pelaksanaan, Perumda Air Minum Kota Padang juga mengingatkan pelanggan untuk selalu menyiapkan cadangan air. Hal ini karena selama proses flushing berlangsung, aliran air dapat terganggu bahkan terhenti sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.</div><div><br /></div><div>“Flushing memang bisa menyebabkan aliran air berhenti sesaat, namun itu demi kualitas air yang jauh lebih baik. Kami berharap pelanggan memahami dan selalu menyiapkan air cadangan di rumah masing-masing,” ungkap Adhie Zein.</div><div><br /></div><div>Komitmen Jaga Pelayanan</div><div><br /></div><div>Melalui kegiatan flushing rutin, Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan jaringan pipa yang terawat dan kualitas air yang terjamin higienis, perusahaan berharap kepuasan pelanggan terus meningkat.</div><div><br /></div><div>“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan flushing menjadi salah satu cara kami memastikan distribusi berjalan lancar, sehat, dan layak pakai bagi seluruh pelanggan,” tutup Adhie mewakili Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, saat dihubungi dirgantaraonline.co.id, Rabu (1/10/2025).</div>

Perumda Air Minum Kota Padang Intensifkan Flushing, Jaga Kualitas Air Tetap Higienis

Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap bersih, sehat, dan higienis, Perumda Air Minum Kota Padang secara rut...

Read more »

Artikel: Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHV7XzjF5hSpf7Rf7svtHfxSLAGupdqTxN5auqGo3AOKpXwNgw9_znKEiwJSr8mAT040U9sF4pJnMinqXjHrPZZ_w_5zbycJo15AuD-rqKJqbGO21_lf8lT-Pwv7SPS_UJK3iSJGAkREt1w4H8h2mW8vGXqu7kLCf69QEybgzf5F8COUV2M37sPf9h/s500/1001599480.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHV7XzjF5hSpf7Rf7svtHfxSLAGupdqTxN5auqGo3AOKpXwNgw9_znKEiwJSr8mAT040U9sF4pJnMinqXjHrPZZ_w_5zbycJo15AuD-rqKJqbGO21_lf8lT-Pwv7SPS_UJK3iSJGAkREt1w4H8h2mW8vGXqu7kLCf69QEybgzf5F8COUV2M37sPf9h/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Paradigma ini kerap menimbulkan persoalan, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan kurangnya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru berupa Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.</p><p><br /></p><p>Pengertian Restorative Justice</p><p><br /></p><p>Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi aktif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, seperti melalui perdamaian, ganti kerugian, atau bentuk kesepakatan lainnya.</p><p><br /></p><p>Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ di Indonesia telah mendapat legitimasi hukum, antara lain:</p><p><br /></p><p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif.</p><p><br /></p><p>2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>3. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan.</p><p><br /></p><p>Syarat dan Batasan Penerapan</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:</p><p><br /></p><p>Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.</p><p><br /></p><p>Bukan merupakan tindak pidana serius seperti narkotika, korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat.</p><p><br /></p><p>Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.</p><p><br /></p><p>Pelaku mengakui perbuatannya serta bersedia memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.</p><p><br /></p><p>Manfaat Restorative Justice</p><p><br /></p><p>1. Bagi korban: memperoleh pemulihan dan kepastian ganti kerugian.</p><p><br /></p><p>2. Bagi pelaku: menghindari stigma negatif berlebihan serta memberi kesempatan memperbaiki diri.</p><p><br /></p><p>3. Bagi masyarakat: menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berkelanjutan.</p><p><br /></p><p>4. Bagi negara: mengurangi beban perkara di pengadilan dan menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.</p><p><br /></p><p>Kritik dan Tantangan</p><p><br /></p><p>Meski memberikan terobosan positif, penerapan RJ di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:</p><p><br /></p><p>Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Adanya kemungkinan korban ditekan untuk menerima perdamaian.</p><p><br /></p><p>Belum adanya standar baku yang seragam di seluruh institusi penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Perlunya pengawasan agar RJ benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar formalitas administrasi.</p><p><br /></p><p>Penutup</p><p><br /></p><p>Restorative Justice merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan berkeadilan, RJ mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, menekankan pemulihan, serta tetap menjamin kepastian hukum.</p><p><br /></p><p>Catatan Kaki</p><p><br /></p><p>1. Lihat Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.</p><p><br /></p><p>2. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p><p><br /></p><p>3. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.</p><p><br /></p><p>6. Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.</p><p>(***)</p>

Artikel: Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman s...

Read more »

Pers di Era Digital: Hubungàn Media Online dengan UU ITE

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s1600/1001365528.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="718" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s320/1001365528.jpg" width="144" /></a></div><p> </p><p> <b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE</p><h2>Abstrak</h2><p>Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.</p><p><strong>Kata Kunci</strong>: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis.</p><h2>Pendahuluan</h2><p>Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>.</p><h2>Pembahasan</h2><h3>1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE</h3><ul><li><strong>UU Pers No. 40 Tahun 1999</strong> menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui <strong>hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers</strong> (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.</li><li><strong>UU ITE</strong> mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.</li></ul><h3>2. Asas <em>Lex Specialis Derogat Legi Generali</em></h3><p>Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.</p><h2>Studi Kasus</h2><ol><li><p><strong>Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Wartawan <em>Kemajuan Rakyat</em> ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.</li><li>Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Pemimpin Redaksi <em>Banjarhits.id</em> dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.</li><li>Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Radar Bogor (2018)</strong></p><ul><li>Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.</li><li>Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li></ol><h2>Rekomendasi Solusi</h2><ol><li><p><strong>Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE</strong><br />Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.</p></li><li><p><strong>Penguatan Kewenangan Dewan Pers</strong><br />Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.</p></li><li><p><strong>Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online</strong><br />Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.</p></li><li><p><strong>Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum</strong><br />Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.</p></li><li><p><strong>Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah</strong><br />Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.</p></li></ol><h2>Kesimpulan</h2><ol><li>Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.</li><li>Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.</li><li>Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.</li><li>Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.</li></ol><h2>Daftar Pustaka</h2><ul><li>Republik Indonesia. (1999). <strong>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2008). <strong>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2016). <strong>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008</strong>.</li><li>Dewan Pers. (2019). <em>Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital</em>. Jakarta: Dewan Pers.</li><li>Nugroho, B. (2020). <em>Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE</em>. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63.(***)</li></ul><p><br /></p>

Pers di Era Digital: Hubungàn Media Online dengan UU ITE

    Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE Abstrak Kemajuan teknologi informasi telah me...

Read more »

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s4160/1000880586.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s320/1000880586.jpg" width="320" /></a></p><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p><h3>Pendahuluan</h3><p><b>Sigi</b>-Kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai kebebasan pers ditegaskan dalam <strong>Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945</strong>, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Untuk mempertegas hal ini, lahirlah <strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers</strong>.</p><h3>Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pers</h3><p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 disahkan sebagai pengganti <strong>Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1982</strong> yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pada masa Orde Baru, pers dibatasi ketat oleh sistem perizinan (SIUPP), sensor, dan kontrol politik. Reformasi 1998 membawa semangat baru untuk menjamin kebebasan pers secara lebih luas dan demokratis.</p><h3>Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Pers</h3><ol><li><p><strong>Kebebasan Pers</strong></p><ul><li>Pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (<em>Pasal 4</em>).</li><li>Hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi dijamin undang-undang.</li></ul></li><li><p><strong>Hak dan Kewajiban Pers</strong></p><ul><li>Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.</li><li>Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak menolak mengungkap sumber berita demi perlindungan narasumber.</li></ul></li><li><p><strong>Perlindungan Pers</strong></p><ul><li>Pers berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.</li><li>Pasal 18 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi kerja pers.</li></ul></li><li><p><strong>Dewan Pers</strong></p><ul><li>Dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pengadilan.</li></ul></li></ol><h3>Fungsi Undang-Undang Pers</h3><p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 berfungsi sebagai:</p><ul><li><strong>Landasan hukum kebebasan pers</strong> di Indonesia.</li><li><strong>Pelindung masyarakat</strong> agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.</li><li><strong>Alat kontrol sosial</strong>, karena pers menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.</li></ul><h3>Tantangan dalam Implementasi</h3><p>Walaupun Undang-Undang ini memberikan kebebasan yang luas, masih ada beberapa tantangan:</p><ul><li>Penyalahgunaan kebebasan pers untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.</li><li>Intervensi politik dan ekonomi terhadap independensi media.</li><li>Ancaman digital, seperti disinformasi di media sosial yang sering kali tidak tunduk pada etika jurnalistik.</li></ul><h3>Penutup</h3><p>Undang-Undanh Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan ruang bagi pers untuk berkembang secara bebas, tetapi juga melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Namun, kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesional agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.<b>(**)</b></p><p><br /></p>

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

  Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia Hendrizon, SH., MH Wartawan Muda Pendahuluan Sigi ...

Read more »

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s500/1001599480.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH.</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p> <h3>Pendahuluan</h3> <p><b>Sigi</b>-Pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berfungsi menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi rakyat, sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, apabila pers mengalami kemunduran atau bahkan runtuh, hal tersebut dapat membawa dampak fatal bagi stabilitas dan masa depan negara. </p><p>Maka Pers hadir ditengah-tengah masyarakat agar bisa membantu terjalinnya antara pemerintahan dan rakyat. Tanpa pers masyarakat akan buta dengan perkembangan sebuah negara atau kemajuan dunia luar, dan pemerintah akan berjalan tanpa ada perkenalan kepada masyakarat untuk pekerja atau membangunan sebuah bangsa tanda ada pengawasan dan berita tentang perjalanan dan perkembangan sebuah negara.</p><p>Individu pemerintah disebut oknum akan bekerja sesuai dengan keinginannya tanpa ada pemikirkan atau untuk memajukan bangsa, hanya kepentingan pribadi semata.</p> <h3>Landasan Hukum Kebebasan Pers</h3> <p>Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan pers melalui beberapa ketentuan:</p> <ul> <li> <p><strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>:</p> <blockquote> <p><em>“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”</em></p> </blockquote> </li> <li> <p><strong>Pasal 28E ayat (3) UUD 1945</strong>:</p> <blockquote> <p><em>“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”</em></p> </blockquote> </li> <li> <p><strong>Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong> juga menegaskan bahwa pers nasional berfungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai demokrasi.</p> </li> </ul> <p>Landasan hukum ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban negara untuk menjaganya.</p> <h3>Fungsi Vital Pers</h3> <p>Pers bukan hanya sarana informasi, melainkan juga instrumen demokrasi. Beberapa fungsi utamanya antara lain:</p> <ol> <li><strong>Pilar demokrasi</strong>: Menyuarakan kepentingan publik dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.</li> <li><strong>Sumber informasi</strong>: Memberikan berita yang benar, akurat, dan mendidik masyarakat.</li> <li><strong>Pengawas kekuasaan</strong>: Mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hukum, maupun kebijakan yang merugikan rakyat.</li> <li><strong>Pemersatu bangsa</strong>: Menjadi media komunikasi lintas kelompok, budaya, agama, dan wilayah.</li> </ol> <h3>Dampak Runtuhnya Pers</h3> <p>Apabila pers kehilangan independensi atau diberangus, maka akan terjadi beberapa konsekuensi serius:</p> <ul> <li><strong>Hilangnya informasi yang benar</strong> → masyarakat hanya menerima berita sepihak dari penguasa.</li> <li><strong>Meningkatnya otoritarianisme</strong> → tanpa pers, kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.</li> <li><strong>Suburnya korupsi</strong> → ketiadaan kontrol publik membuka peluang penyalahgunaan wewenang.</li> <li><strong>Disintegrasi sosial</strong> → masyarakat mudah terpecah akibat disinformasi dan propaganda.</li> <li><strong>Melemahnya demokrasi</strong> → negara berpotensi jatuh ke dalam rezim otoriter yang menindas kebebasan rakyat.</li> </ul> <h3>Pelajaran dari Dunia</h3> <p>Sejarah menunjukkan bahwa negara yang menekan kebebasan pers sering menghadapi krisis besar:</p> <ul> <li><strong>Uni Soviet</strong> hidup dalam propaganda selama puluhan tahun hingga rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.</li> <li><strong>Myanmar</strong> setelah kudeta 2021 membungkam media, yang berakibat pada meningkatnya konflik dan isolasi internasional.</li> <li>Di berbagai negara otoriter lain, ketiadaan pers bebas selalu diikuti oleh krisis legitimasi dan instabilitas politik.</li> </ul> <h3>Penutup</h3> <p>Runtuhnya pers bukan sekadar hilangnya media massa, tetapi juga hilangnya suara rakyat. Negara tanpa pers ibarat tubuh tanpa indera: tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan keadaan masyarakatnya. Hal ini sangat berbahaya karena membuka jalan menuju korupsi, otoritarianisme, dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi, keadilan, serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah dijamin oleh <strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>.(***)</p> <p><br /></p>

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pendahuluan Sigi -Pers memiliki posisi yang sangat strategis d...

Read more »

Hari Jadi Kota Padang ke-356, Direksi Perumda Air Minum Teguhkan Komitmen Layani Masyarakat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXozj7GR3XDrlEosqYSHbZoD2LHLcAcCJVdMqvyauoXNFlWnnld5yzdAKe08B1S6NSSRjeXOGv8Y3QWITOwL5z_-oPCEzzSky01xt2fLKcRqiWtnmpFRCLX-BbIS5efGUXCdIzITuoyzO9DR4X9rnqM5g_3VbI-1ciRYNolNPhX7UaYF2jwGS_J5e/s320/41782.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="187" data-original-width="320" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaXozj7GR3XDrlEosqYSHbZoD2LHLcAcCJVdMqvyauoXNFlWnnld5yzdAKe08B1S6NSSRjeXOGv8Y3QWITOwL5z_-oPCEzzSky01xt2fLKcRqiWtnmpFRCLX-BbIS5efGUXCdIzITuoyzO9DR4X9rnqM5g_3VbI-1ciRYNolNPhX7UaYF2jwGS_J5e/s1600/41782.jpg" width="320" /></a></div><br /><br /></div><div>Padang - Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 bukan hanya menjadi pesta rakyat bagi warga, tetapi juga momentum penting bagi seluruh elemen, termasuk jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang. Dalam suasana penuh suka cita, Direktur Utama Hendra Pebrizal, S.Sos, M.M, bersama dua direktur lainnya, Afrizal Kuning, S.T, M.M (Direktur Umum) dan Andri Satria, S.T, M.T (Direktur Teknik), tampil bersama dengan kekompakan yang memancarkan energi positif.</div><div><br /></div><div>Kehadiran mereka di momen bersejarah ini menjadi simbol kebersamaan, di mana sinergi yang terjalin tidak hanya terlihat secara seremonial, tetapi juga mencerminkan kolaborasi nyata dalam menjalankan visi perusahaan.</div><div><br /></div><div>Ucapan selamat yang disampaikan jajaran direksi bukan sekadar basa-basi atau formalitas, melainkan sebuah penegasan komitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan Kota Padang. Hendra Pebrizal menegaskan bahwa melalui layanan air bersih yang profesional, merata, dan berkualitas, Perumda Air Minum siap menjadi salah satu pilar utama yang menopang kehidupan masyarakat dan menunjang daya saing kota.</div><div>Bagi mereka, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga fondasi peradaban yang menentukan arah masa depan sebuah kota.</div><div><br /></div><div>Memasuki usia ke-356, Kota Padang terus berbenah menjadi kota modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokalnya. Dalam dinamika tersebut, Perumda Air Minum memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.</div><div>Andri Satria, selaku Direktur Teknik, menyebutkan bahwa inovasi dalam distribusi dan kualitas air bersih menjadi fokus utama. Dengan teknologi yang semakin berkembang, Perumda Air Minum berkomitmen menghadirkan layanan yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi isu ketersediaan air bersih di tengah perubahan iklim.</div><div><br /></div><div>Afrizal Kuning, Direktur Umum, menambahkan bahwa setiap tetes air yang mengalir ke rumah warga adalah wujud nyata dari dedikasi perusahaan. Tata kelola yang berintegritas tinggi menjadi prinsip utama mereka, memastikan pelayanan air bersih berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.</div><div>Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi, air yang didistribusikan Perumda Air Minum diharapkan dapat menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.</div><div><br /></div><div>Perumda Air Minum Kota Padang menyadari bahwa tugas mereka melampaui sekadar menyediakan air bersih. Mereka adalah bagian dari pembangun fondasi kehidupan di Kota Padang. Melalui peringatan Hari Jadi Kota ini, seluruh jajaran direksi dan staf mendapatkan pengingat penting bahwa kontribusi mereka akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.</div><div>Semangat kolaborasi yang ditunjukkan jajaran direksi diharapkan dapat menginspirasi seluruh pegawai di setiap lini, membentuk tim kerja yang solid, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.</div><div><br /></div><div>Hari Jadi Kota Padang ke-356 menjadi refleksi bahwa perjalanan pembangunan kota ini masih panjang. Perumda Air Minum siap terus berinovasi, berkolaborasi, dan menjaga kualitas layanan demi terwujudnya Kota Padang yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi.</div><div>Bagi mereka, memberikan layanan air bersih bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian untuk tanah kelahiran dan masyarakat yang mereka cintai. Ns</div>

Hari Jadi Kota Padang ke-356, Direksi Perumda Air Minum Teguhkan Komitmen Layani Masyarakat

Padang - Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 bukan hanya menjadi pesta rakyat bagi warga, tetapi juga momentum penting bagi seluruh elemen, te...

Read more »

Sinergi KAI dan ICCN di Padang: Angkat Budaya Minang lewat Transportasi Publik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyB0sC5coV5aFd8i7sd1kdeFKO-81vs54L9yhUgfp00N98_EhBN8yPH_dQb5DIoE52bjy5wrLgT3ecnjQbXNGlmp6hys9w3uI8yEeOM3Z5nDRGq0U6cNC4we9uTy1lv_pp69FBBnVPLmkLdnK8OwA2HjQmKpy8Xl5V7BXZ0z-m-8O5jsmW4LbPTLZu/s833/IMG-20250806-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="564" data-original-width="833" height="217" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyB0sC5coV5aFd8i7sd1kdeFKO-81vs54L9yhUgfp00N98_EhBN8yPH_dQb5DIoE52bjy5wrLgT3ecnjQbXNGlmp6hys9w3uI8yEeOM3Z5nDRGq0U6cNC4we9uTy1lv_pp69FBBnVPLmkLdnK8OwA2HjQmKpy8Xl5V7BXZ0z-m-8O5jsmW4LbPTLZu/s320/IMG-20250806-WA0013.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumatera Barat - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative Cities Network (ICCN) tahun 2025 di kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang resmi dimulai pada Rabu (6/8/2025) ini merupakan ajang penguatan jejaring kreatif secara nasional sekaligus ajang memperkenalkan potensi budaya dan inovasi Kota Padang serta memperkuat ekosistem kota kreatif di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Ratusan jejaring kota kreatif dari berbagai daerah di Indonesia tiba di ibu kota Sumatera Barat dan disambut dengan nuansa budaya Minangkabau yang kental.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem kreatif yang terus tumbuh. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap mendukung penuh kegiatan Rakornas ICCN di kota Padang. Kolaborasi dengan ICCN ini menunjukkan bahwa transportasi publik juga bisa menjadi medium promosi budaya dan identitas lokal,” ujar Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Reza menambahkan dukungan ini merupakan salah satu bentuk komitmen KAI dalam peningkatan layanan kepada stakeholder dan seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kereta api sebagai sarana transportasi pilihan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), para peserta Rakornas langsung disambut alunan musik tradisional Minangkabau, yakni talempong. Dari bandara, rombongan kemudian diarahkan menuju Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) untuk menikmati beragam kuliner khas Minangkabau, seperti lapek bugih, sala lauak, dan kacimuih, serta dihibur dengan pertunjukan musik akustik di dalam stasiun. Kemudian, peserta melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Minangkabau Ekspres menuju Stasiun Pulau Aie, kawasan Kota Tua Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Pelaksana Rakornas ICCN 2025, Yulviadi Adek, yang juga Koordinator Daerah ICCN Sumbar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT KAI Divre II Sumbar yang telah mendukung penuh kegiatan ini. KAI Divre II Sumbar bukan hanya memberi fasilitas transportasi, tapi juga memperkenalkan warisan budaya Sumatera Barat melalui sejarah kereta api dan kuliner lokal. Inilah yang kita sebut kolaborasi kreatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Apresiasi besar untuk PT KAI yang telah menyiapkan penyambutan luar biasa ini. Kedatangan kawan-kawan jejaring kreatif ini bukan sekadar acara, tapi momentum untuk menguatkan jejaring nasional sekaligus memperkenalkan wajah kreatif Kota Padang dan Sumatera Barat. Hari pertama ini saja sudah menunjukkan bahwa penyambutan kita penuh rasa, budaya, dan inovasi,” ujar Yulviadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesampainya di Stasiun Pulau Aie, para peserta disambut dengan atmosfer heritage khas Kota Tua Padang. Sambutan menjadi semakin meriah dengan kehadiran komunitas angkot kreatif Padang yang menjemput peserta menggunakan armada dengan desain penuh warna dan seni kendaraan yang sempat viral dan dikenal sebagai ikon transportasi kreatif di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada malam harinya, seluruh peserta turut ambil bagian dalam pawai budaya Telong-telong, yang digelar bersama masyarakat Kota Padang dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Padang ke-356.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup pernyataannya, Reza menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sinergi antara transportasi, budaya, dan ekonomi kreatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“KAI akan terus mendukung setiap inisiatif yang menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, Sumatera Barat bisa menjadi contoh nyata kota kreatif yang terhubung, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Reza.</div>

Sinergi KAI dan ICCN di Padang: Angkat Budaya Minang lewat Transportasi Publik

Sumatera Barat - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (R...

Read more »