Maknai Semangat Hari Pahlawan, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Ajak Karyawan Jadi Pahlawan Pelayanan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAkq77DDUU-2ikzILuzRiGWd3impK7ubcECDjW4xYFN6q5Q77qzS1r4QMLvXZ1or3OPlDW4rePEdk3V7EpO5jhpHBVUqAPomcMKg8TnhjMihMUaE9pNpRQjNLwujjqEZI3Cl4E6knvNlSBcaOGuEHxJUUa8tTCiwMzS0us7QvuNbD6BevkSh8P5Oy0/s259/154940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="194" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAkq77DDUU-2ikzILuzRiGWd3impK7ubcECDjW4xYFN6q5Q77qzS1r4QMLvXZ1or3OPlDW4rePEdk3V7EpO5jhpHBVUqAPomcMKg8TnhjMihMUaE9pNpRQjNLwujjqEZI3Cl4E6knvNlSBcaOGuEHxJUUa8tTCiwMzS0us7QvuNbD6BevkSh8P5Oy0/s1600/154940.jpg" width="259" /></a></div><br /><br /></div><div>10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen untuk mengenang jasa para pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaan negeri ini. Namun bagi Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, makna kepahlawanan tak berhenti di masa lalu. Ia menegaskan, semangat itu justru harus dihidupkan dalam keseharian  termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.</div><div><br /></div><div>Dalam sambutannya di kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang, Senin (10/11/2025), Hendra Pebrizal menyampaikan pesan menyentuh kepada seluruh karyawan dan karyawati agar menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab pelayanan publik.</div><div><br /></div><div>“Pahlawan itu tidak selalu yang mengangkat senjata di medan perang. Di zaman sekarang, pahlawan adalah mereka yang bekerja dengan hati, melayani masyarakat dengan tulus, dan memastikan air mengalir ke setiap rumah tanpa henti,” ujar Hendra dengan nada tegas namun penuh kehangatan.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, pelayanan air bersih bukan hanya persoalan teknis atau pekerjaan rutin, melainkan bagian dari pengabdian sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Air, kata Hendra, adalah sumber kehidupan, dan memastikan setiap tetes air sampai ke rumah pelanggan adalah bentuk perjuangan nyata di era modern.</div><div><br /></div><div>“Setiap petugas lapangan yang turun memperbaiki pipa bocor di tengah hujan, setiap staf yang sigap menanggapi keluhan pelanggan, dan setiap karyawan yang bekerja di balik meja memastikan sistem berjalan baik  mereka semua adalah pahlawan masa kini,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>“Pahlawan tidak mencari pujian, mereka bekerja dalam senyap, tapi hasilnya dirasakan oleh semua. Begitulah seharusnya kita di Perumda Air Minum Padang — bekerja dengan keikhlasan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.</div><div><br /></div><div>Hendra juga mengingatkan bahwa di tengah tantangan cuaca ekstrem, peningkatan kebutuhan air, dan keterbatasan sumber daya, semangat gotong royong dan tanggung jawab moral menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan layanan Perumda Air Minum Kota Padang. Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik adalah cermin dari integritas lembaga dan dedikasi para pegawainya.</div><div><br /></div><div>“Mari kita jadikan setiap tugas yang kita emban sebagai ladang pengabdian. Jangan pernah lelah melayani. Karena ketika masyarakat tersenyum karena airnya kembali mengalir, di situlah nilai kepahlawanan kita hidup,” pesan Hendra penuh makna.</div><div><br /></div><div>Selain memberikan motivasi kepada karyawan, Hendra juga menyampaikan komitmen manajemen untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada konsumen. Sejumlah inovasi tengah digarap, mulai dari peningkatan sistem distribusi air, layanan pengaduan berbasis digital, hingga penguatan armada teknis di lapangan agar respon terhadap gangguan semakin cepat dan efisien.</div><div><br /></div><div>Ia menegaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan ukuran utama keberhasilan Perumda Air Minum Kota Padang, dan hal itu hanya dapat dicapai bila seluruh unsur perusahaan bekerja dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme tinggi.</div><div><br /></div><div>“Kami ingin menjadikan Perumda Air Minum Kota Padang bukan hanya perusahaan penyedia air, tapi mitra kehidupan masyarakat. Setiap tetes air yang kami salurkan adalah simbol komitmen dan kejujuran kami dalam bekerja,” tuturnya.</div><div><br /></div><div>Di akhir pidatonya, Hendra mengajak seluruh jajaran untuk meneladani semangat para pahlawan bangsa dengan menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan. Ia percaya bahwa semangat kepahlawanan akan tetap hidup selama masih ada orang-orang yang bekerja dengan hati demi kepentingan banyak orang.</div><div><br /></div><div>“Pahlawan tidak mencari pujian, mereka bekerja dalam senyap, tapi hasilnya dirasakan oleh semua. Begitulah seharusnya kita di Perumda Air Minum Padang — bekerja dengan keikhlasan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.</div><div><br /></div><div>Refleksi Singkat</div><div>Komentar cerdas dan lugas dari Hendra Pebrizal mengingatkan publik bahwa nilai kepahlawanan kini bertransformasi: dari medan perang menjadi medan pelayanan. Dalam konteks perusahaan daerah, semangat juang itu diwujudkan dalam bentuk disiplin, tanggung jawab, dan ketulusan melayani.</div><div><br /></div><div>Perumda Air Minum Kota Padang bukan sekadar penyedia air bersih, melainkan penjaga aliran kehidupan dan setiap pegawainya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan kehidupan warga tetap mengalir setiap hari.</div><div><br /></div>

Maknai Semangat Hari Pahlawan, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Ajak Karyawan Jadi Pahlawan Pelayanan

10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen untuk mengenang jasa para pejuang yang rela berkorban demi kemerdekaa...

Read more »

Tanpa Mengenal Waktu, PDAM Kota Padang Respon Cepat Pengaduan Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRtSxMqwZcJv4Yxir5ysY0RxXjYHOrnd8pg0rCMiPfQE1C3iMtrl2UXDiWiB9-IpluYFN8CPyOaCcoPAxOS1K4Hn-m0qIcAhZYB-69xVdHUEu_gCCJ0T4oJwTIfJOXbpZLAkDIkohy0S-zXToj2vSTAEL8zEwOiQpW820R744bSfZqCgc5EIJcead/s1142/154947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="852" data-original-width="1142" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRtSxMqwZcJv4Yxir5ysY0RxXjYHOrnd8pg0rCMiPfQE1C3iMtrl2UXDiWiB9-IpluYFN8CPyOaCcoPAxOS1K4Hn-m0qIcAhZYB-69xVdHUEu_gCCJ0T4oJwTIfJOXbpZLAkDIkohy0S-zXToj2vSTAEL8zEwOiQpW820R744bSfZqCgc5EIJcead/s320/154947.jpg" width="320" /></a></div><br /><br /><div>Di bawah cahaya mentari yang baru menembus celah pepohonan, tiga orang teknisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang tampak berjibaku di persimpangan Jalan Ombilin, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Jumat pagi (7/11/2025).<div><br /></div><div>Respons Cepat, Tanpa Mengenal Waktu</div><div>Kasubag Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan kebocoran adalah bentuk komitmen pelayanan publik yang tidak bisa ditawar.</div><div><br /></div><div>“Begitu ada laporan masuk, baik siang maupun malam, tim teknis langsung bergerak. Kami tidak bisa menunggu karena air bersih adalah kebutuhan vital masyarakat,” tegasnya.</div><div><br /></div><div>Menurut Adhie, setiap laporan pelanggan segera diproses melalui sistem response center milik Perumda AM. Prosesnya meliputi pelacakan lokasi, identifikasi titik kebocoran, hingga pengerahan tim lengkap dengan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja.</div><div><br /></div><div>“Kadang lokasi sulit dijangkau atau kondisi hujan deras, tapi itu tidak menghalangi kami. Prinsipnya, air tidak boleh berhenti mengalir ke rumah warga,” ujarnya lagi.</div><div><br /></div><div>Setiap Tetes Air Adalah Tanggung Jawab</div><div>Langkah cepat tersebut, kata Adhie, bukan semata urusan teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik.</div><div>“Jika masyarakat sudah percaya kepada kami untuk memenuhi kebutuhan air mereka, maka menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk menjaga kepercayaan itu. Setiap tetes air yang bocor adalah kerugian bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dalam pelayanan,” jelasnya.</div><div><br /></div><div>Selain itu, kebocoran pipa juga berpotensi menimbulkan dampak berantai, seperti menurunnya tekanan air, terganggunya suplai ke pelanggan, hingga merusak jalan dan lingkungan sekitar. Karena itu, tindakan cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah meluasnya dampak tersebut.</div><div><br /></div><div>Andri Satria: “Kebocoran Bukan Sekadar Masalah Pipa, Tapi Soal Manajemen Tekanan dan Ketahanan Sistem”</div><div>Sementara itu, Direktur Teknik Perumda AM Kota Padang, Andri Satria, memberikan pandangan yang lebih strategis soal pentingnya gerak cepat dalam menangani kebocoran. Menurutnya, kebocoran pipa bukan hanya akibat tekanan air yang tinggi, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor umur pipa, kondisi tanah, dan getaran kendaraan berat di jalan raya.</div><div><br /></div><div>“Kebocoran itu ibarat alarm sistem distribusi. Setiap kali terjadi, itu memberi tahu kita bahwa ada tekanan atau beban yang tidak seimbang di jaringan. Jadi, tugas kami bukan hanya menambal pipa, tapi juga memastikan sistem tetap stabil dan berumur panjang,” jelas Andri.</div><div><br /></div><div>Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pemetaan titik rawan kebocoran menggunakan sistem digital monitoring untuk mempercepat deteksi dini. “Kami sudah mulai menerapkan sistem real-time pressure control agar kebocoran bisa teridentifikasi sebelum meluas,” ungkapnya.</div><div><br /></div><div>Menurut Andri, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi sistem distribusi air. “Partisipasi warga itu kunci. Kadang laporan kecil dari warga bisa menyelamatkan ribuan liter air yang seharusnya terbuang percuma. Jadi kami sangat mengapresiasi masyarakat yang peduli dan cepat melapor,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>Masyarakat Diminta Aktif Melapor</div><div><br /></div><div>Sebagai bentuk keterbukaan layanan, Perumda AM Kota Padang menyediakan beberapa saluran resmi pengaduan yang bisa diakses masyarakat kapan pun, antara lain:</div><div><br /></div><div>Contact Center: (0751) 22789</div><div>WhatsApp: 0811669123</div><div>Email: pdamkotapadang@gmail.com</div><div>“Laporan dari masyarakat sangat membantu kami mempercepat penanganan di lapangan,” tutur Adhie. “Kalau melihat genangan air yang tidak biasa, atau mendengar suara mendesis dari bawah tanah, segera laporkan. Mungkin itu tanda kebocoran.”</div><div><br /></div><div>Menjaga Air, Menjaga Kehidupan</div><div><br /></div><div>Gerak cepat yang ditunjukkan oleh para teknisi Perumda AM Kota Padang di setiap kebocoran adalah cerminan nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang semakin meningkat, kesigapan mereka menjadi bagian penting dalam menjaga denyut kehidupan kota.</div><div><br /></div><div>“Air bukan sekadar layanan, tapi hak dasar. Dan tugas kami adalah memastikan hak itu terus mengalir tanpa henti, tanpa kompromi,” tutup Andri Satria, dengan nada tegas namun penuh empati.</div><div><br /></div><div>(Mond/Hen)</div><div><br /></div></div>

Tanpa Mengenal Waktu, PDAM Kota Padang Respon Cepat Pengaduan Masyarakat

Di bawah cahaya mentari yang baru menembus celah pepohonan, tiga orang teknisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang tam...

Read more »

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, Pemimpin Humanis dari Ranah Minang ‎

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_BsFh9I80hnd0q99KIYkY7_6pNSXqa-zg38RuEx2TrCQ_nNy1JuuPI0N8ntMVCVlKi0m7y3s2awMY5ODuNOpJGKpeq36FupJ8SC0GAktMd7XB_kg-xRDJQJDDHqdSaYvviq8LHFqGRQ6krmanJbmIa2tjeG4aD6scIHEdzUS215VTqBE6tzYYXcJ/s1080/1000113228.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="738" data-original-width="1080" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV_BsFh9I80hnd0q99KIYkY7_6pNSXqa-zg38RuEx2TrCQ_nNy1JuuPI0N8ntMVCVlKi0m7y3s2awMY5ODuNOpJGKpeq36FupJ8SC0GAktMd7XB_kg-xRDJQJDDHqdSaYvviq8LHFqGRQ6krmanJbmIa2tjeG4aD6scIHEdzUS215VTqBE6tzYYXcJ/s320/1000113228.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎SAWAHLUNTO — Di balik sosok tegas berseragam cokelat yang kini menakhodai Kepolisian Resor Sawahlunto, tersimpan kisah panjang tentang pengabdian, disiplin, dan cinta tanah kelahiran. Dialah AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., perwira menengah Polri yang menempuh jalan panjang pengabdian sebelum akhirnya kembali ke Ranah Minang — tempat semua langkah pengabdiannya berakar.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Perjalanan karier Simon dalam korps Bhayangkara bukan sekadar deretan pangkat dan jabatan. Ia adalah potret seorang perwira yang tumbuh melalui tempaan keras tugas dan waktu, dari medan konflik hingga ruang strategis di jantung kepemimpinan Polri. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2006 ini telah mengemban amanah di berbagai wilayah — mulai dari hiruk-pikuk Kota Bandung, ketegangan sosial di Poso, Sulawesi Tengah, hingga beberapa daerah penting lain yang menuntut keteguhan sikap dan kecerdasan emosional tinggi.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Lebih dari satu dekade Simon mengabdi jauh dari kampung halaman. Namun, panggilan pengabdian akhirnya membawanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2023, ketika ia dipercaya menjabat Ajudan (Sespri) Kapolda Sumatera Barat. Tugas itu bukan sekadar posisi prestisius, melainkan ruang pembelajaran strategis — mengasah kepekaan, loyalitas, serta integritas dalam mendampingi pucuk pimpinan kepolisian daerah.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Langkah kariernya kemudian menanjak cepat. Simon dipercaya menjabat Kapolres Tanah Datar, dan pada pertengahan 2025, ia resmi dilantik sebagai Kapolres Sawahlunto — sebuah kota bersejarah yang kini terus bertransformasi menjadi wajah harmoni antara budaya, pariwisata, dan keamanan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Bagi Simon, penugasan di Sawahlunto bukan hanya tanggung jawab struktural, tetapi juga panggilan nurani seorang anak negeri yang pulang untuk berbuat nyata.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎“Saya bersyukur bisa kembali ke ranah sendiri, ke Minangkabau, dan mengabdi di kampung halaman. Ini kesempatan berharga untuk menanamkan pengabdian dengan hati,” ungkapnya dengan nada haru dalam sebuah pertemuan bersama insan pers di ruang kerjanya, Selasa (7/10/2025).</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Sebagai pemimpin, AKBP Simon dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang humanis namun berprinsip kuat. Ia menekankan pentingnya komunikasi, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menempatkan media sebagai mitra strategis dalam menjaga keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎“Pers adalah mitra kami dalam menyampaikan kebenaran dan menjaga kepercayaan publik. Kritik yang membangun dari media adalah vitamin bagi kami untuk terus berbenah,” tuturnya lugas namun penuh kehangatan.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Pendekatan kepemimpinan yang ia usung menggambarkan semangat baru di tubuh Polres Sawahlunto — aparat yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung dan sahabat bagi masyarakat. Di tangannya, kepolisian diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penindak.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Lahir dan besar di Lubuk Lintah, Kota Padang, Simon tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan kejujuran. Nilai-nilai itu menjadi fondasi moral yang menuntunnya sepanjang perjalanan karier. Kini, ketika ia kembali ke tanah Minangkabau, semua nilai itu seolah menemukan maknanya kembali: pengabdian dengan hati di tanah yang melahirkannya.</div><div style="text-align: justify;">‎</div><div style="text-align: justify;">‎Dari lorong tambang tua hingga jalan-jalan modern Sawahlunto, dari ruang rapat kepolisian hingga forum silaturahmi bersama masyarakat, jejak langkah AKBP Simon Yana Putra adalah kisah tentang seorang perwira yang pulang bukan untuk sekadar memimpin, melainkan untuk menyalakan kembali api pengabdian di ranah bundo.</div><div style="text-align: justify;">‎</div>

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, Pemimpin Humanis dari Ranah Minang ‎

‎ ‎SAWAHLUNTO — Di balik sosok tegas berseragam cokelat yang kini menakhodai Kepolisian Resor Sawahlunto, tersimpan kisah panjang tentang pe...

Read more »

Hendra Pebrizal: Menjaga Nadi Air Kehidupan Padang dari Gunung Pangilun hingga Palukahan Taban

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNnReWjwz6ZHx6Q0YD3YKr8lPWLCN4425VMmdlXM66hcnqCO-n__leGYlKUHEfaMhE21MEJov0fhjNhzQ4GDWV0tCbDr8EOmV881FVc_g-UqMs_hNHtGYKral2YFTIs-QfR505qU1w0IjfS3CCuCW-2Sm9evM7x18Z9TA0_ADZzlgIRZIaH0Cey8U/s750/116411.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="750" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNnReWjwz6ZHx6Q0YD3YKr8lPWLCN4425VMmdlXM66hcnqCO-n__leGYlKUHEfaMhE21MEJov0fhjNhzQ4GDWV0tCbDr8EOmV881FVc_g-UqMs_hNHtGYKral2YFTIs-QfR505qU1w0IjfS3CCuCW-2Sm9evM7x18Z9TA0_ADZzlgIRZIaH0Cey8U/s320/116411.jpg" width="320" /></a></div><br /><div>Di balik gemuruh pembangunan infrastruktur dan deretan angka miliaran rupiah dari APBN, ada satu sosok yang terus memastikan bahwa setiap tetes air bersih tetap mengalir ke rumah-rumah warga Padang Hendra Pebrizal, Direktur Utama Perumda Air Minum (AM) Kota Padang.</div><div><br /></div><div>Dedikasinya untuk menghadirkan layanan air bersih yang andal kembali menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Selasa (7/10).</div><div><br /></div><div>Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, sejumlah Anggota DPRD Kota Padang, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa, serta jajaran teknis Perumda AM Kota Padang. Di antara para pejabat yang hadir, perhatian publik justru tertuju pada penjelasan mendalam dari Hendra mengenai kondisi lapangan dan masa depan air bersih di kota ini.</div><div><br /></div><div>Pemulihan Gunung Pangilun dan Lahirnya Harapan Baru dari Palukahan Taban</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan itu, Hendra memaparkan bahwa selama lebih dari satu dekade, SPAM Gunung Pangilun menjadi tulang punggung utama pasokan air bersih di Padang. Namun, bencana gempa besar 2009 meninggalkan luka mendalam pada instalasi vital tersebut.</div><div>“Kerusakan akibat gempa membuat kapasitas distribusi menurun drastis. Selama bertahun-tahun kami berjuang menjaga agar layanan tidak terhenti, sambil menunggu kesempatan untuk melakukan revitalisasi,” ujar Hendra dengan nada reflektif.</div><div><br /></div><div>Kini, kesempatan itu akhirnya datang. Melalui perjuangan politik dan koordinasi lintas lembaga, Pemerintah Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp308 miliar dari APBN. Proyek strategis ini diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 200 ribu warga.</div><div><br /></div><div>Menurut Hendra, SPAM Palukahan Taban 3 di Lubuk Minturun merupakan jawaban atas kebutuhan jangka panjang kota ini. Dengan kapasitas 200 liter per detik dan jaringan pipa sepanjang 18 kilometer, proyek tersebut akan menjadi penopang utama bagi sistem air bersih Padang yang sempat rapuh.</div><div><br /></div><div>“Dengan beroperasinya SPAM Palukahan Taban 3 nanti, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada instalasi lama. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang menjaga nadi kehidupan masyarakat Padang,” tegas Hendra.</div><div><br /></div><div>Apresiasi dari Wali Kota dan Dukungan Penuh dari DPR RI</div><div><br /></div><div>Wali Kota Padang Fadly Amran tak menutupi rasa bangganya atas kinerja dan komitmen Hendra bersama jajaran Perumda AM. Dalam sambutannya, Fadly menyebut bahwa keberhasilan memperoleh proyek senilai ratusan miliar tersebut tak lepas dari kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPR RI, dan tim teknis di lapangan.</div><div><br /></div><div>“Bantuan ini merupakan rahmat besar bagi Kota Padang. Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda yang telah memperjuangkan anggaran, dan tentu kepada Pak Hendra serta seluruh jajaran Perumda AM yang tak henti berinovasi memastikan layanan air bersih tetap mengalir,” ujar Fadly.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur air bersih di daerah.</div><div>“Pembangunan SPAM ini sangat vital, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga fasilitas publik seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan. Alhamdulillah, perjuangan bersama ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.</div><div><br /></div><div>Menatap Masa Depan Air Bersih Padang</div><div><br /></div><div>Bagi Hendra Pebrizal, pembangunan SPAM Palukahan Taban 3 bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal babak baru dalam misi besar menyediakan air bersih berkualitas bagi seluruh warga Padang.</div><div><br /></div><div>“Air adalah hak dasar, dan tugas kami adalah memastikan hak itu terpenuhi dengan baik. Kami terus berupaya memperluas cakupan layanan, memperkuat jaringan distribusi, serta menjaga kualitas air sesuai standar kesehatan,” ujarnya dengan nada tegas namun tenang.</div><div><br /></div><div>Hendra juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang penggunaan air secara bijak serta pemeliharaan aset infrastruktur agar manfaat proyek ini bisa dirasakan dalam jangka panjang.</div><div><br /></div><div>“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kami ingin SPAM ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan warga kota,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>Dengan kombinasi antara kepemimpinan teknokratis, empati sosial, dan semangat pelayanan publik, Hendra Pebrizal menjelma menjadi figur kunci di balik denyut kehidupan Kota Padang. Di tangannya, air bukan sekadar kebutuhan tetapi sumber harapan dan kemajuan bagi masa depan kota yang terus tumbuh.</div><div><br /></div>

Hendra Pebrizal: Menjaga Nadi Air Kehidupan Padang dari Gunung Pangilun hingga Palukahan Taban

Di balik gemuruh pembangunan infrastruktur dan deretan angka miliaran rupiah dari APBN, ada satu sosok yang terus memastikan bahwa setiap te...

Read more »

Perumda Air Minum Kota Padang Intensifkan Flushing, Jaga Kualitas Air Tetap Higienis

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_jBEsB_WUd58GtZ5bxM09HTU9CWPt-00Xrune9yZ0VCV2FTqOmlyKibf2_vERqjHFrBv6CmyYFkyHQLXLK1awBXsRV7NYjXOq7t8XwDXLd9FjFAwg0GlIzqSSUrysSxoFQL2gOQD-ztIx-UzSDRJro5eFp7necAcVQ2oVGjWXMudo3dqzoKs7M4H/s1600/116412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK_jBEsB_WUd58GtZ5bxM09HTU9CWPt-00Xrune9yZ0VCV2FTqOmlyKibf2_vERqjHFrBv6CmyYFkyHQLXLK1awBXsRV7NYjXOq7t8XwDXLd9FjFAwg0GlIzqSSUrysSxoFQL2gOQD-ztIx-UzSDRJro5eFp7necAcVQ2oVGjWXMudo3dqzoKs7M4H/s320/116412.jpg" width="320" /></a></div><br /><div>Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap bersih, sehat, dan higienis, Perumda Air Minum Kota Padang secara rutin melaksanakan program flushing. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar aliran air terhindar dari endapan, kotoran, maupun bau tidak sedap yang sering muncul akibat sedimentasi dalam jaringan pipa.</div><div><br /></div><div>Flushing sendiri merupakan proses pembersihan pipa dengan cara mengalirkan air dalam debit besar sehingga mendorong keluar kotoran, kerak, maupun endapan yang menempel di dinding pipa. Dengan metode ini, kualitas air bisa lebih terjamin serta aman dikonsumsi masyarakat.</div><div><br /></div><div>Kegunaan Flushing</div><div><br /></div><div>Manfaat dari kegiatan flushing tidak bisa dianggap sepele. Selain menjaga kualitas air agar tetap higienis, flushing juga mampu menghilangkan bau, membuang kerak dan endapan, serta memperbaiki aliran air yang tersumbat. Aliran air pun menjadi lebih lancar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.</div><div><br /></div><div>Lebih jauh, flushing juga berperan memperpanjang usia pakai pipa. Endapan maupun zat-zat terlarut yang menempel jika tidak dibersihkan akan memicu korosi, merusak pipa, bahkan memengaruhi kualitas air. Dengan pembersihan rutin, integritas jaringan pipa tetap terjaga.</div><div><br /></div><div>“Flushing juga menjadi solusi dalam mengurangi masalah air keruh, khususnya setelah ada pekerjaan perbaikan pipa. Air yang mengandung sisa material pekerjaan akan dibuang sebagian melalui flushing agar kembali jernih sebelum sampai ke pelanggan,” jelas Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mewakili Direktur Teknik Andri Satria.</div><div><br /></div><div>Jadwal Flushing</div><div><br /></div><div>Meskipun sifatnya situasional sesuai kebutuhan lapangan, Perumda Air Minum Kota Padang tetap menjadwalkan flushing secara rutin sekali dalam sebulan. Rutinitas ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas distribusi air di seluruh wilayah layanan.</div><div><br /></div><div>“Walaupun flushing bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika ada perbaikan atau laporan pelanggan, kami tetap konsisten melakukannya minimal sekali dalam sebulan. Ini komitmen kami untuk memastikan kualitas air yang diterima masyarakat tetap sesuai standar kesehatan,” tambah Adhie.</div><div><br /></div><div>Durasi Flushing</div><div><br /></div><div>Durasi pelaksanaan flushing bervariasi, tergantung kondisi jaringan pipa dan tingkat kerusakan yang ditemukan. Pada perbaikan pipa besar dengan cakupan area luas, flushing bisa memakan waktu cukup lama. Namun untuk pembersihan rutin bulanan, prosesnya relatif lebih singkat.</div><div><br /></div><div>Dalam setiap pelaksanaan, Perumda Air Minum Kota Padang juga mengingatkan pelanggan untuk selalu menyiapkan cadangan air. Hal ini karena selama proses flushing berlangsung, aliran air dapat terganggu bahkan terhenti sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.</div><div><br /></div><div>“Flushing memang bisa menyebabkan aliran air berhenti sesaat, namun itu demi kualitas air yang jauh lebih baik. Kami berharap pelanggan memahami dan selalu menyiapkan air cadangan di rumah masing-masing,” ungkap Adhie Zein.</div><div><br /></div><div>Komitmen Jaga Pelayanan</div><div><br /></div><div>Melalui kegiatan flushing rutin, Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan jaringan pipa yang terawat dan kualitas air yang terjamin higienis, perusahaan berharap kepuasan pelanggan terus meningkat.</div><div><br /></div><div>“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan flushing menjadi salah satu cara kami memastikan distribusi berjalan lancar, sehat, dan layak pakai bagi seluruh pelanggan,” tutup Adhie mewakili Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, saat dihubungi dirgantaraonline.co.id, Rabu (1/10/2025).</div>

Perumda Air Minum Kota Padang Intensifkan Flushing, Jaga Kualitas Air Tetap Higienis

Untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap bersih, sehat, dan higienis, Perumda Air Minum Kota Padang secara rut...

Read more »

Artikel: Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHV7XzjF5hSpf7Rf7svtHfxSLAGupdqTxN5auqGo3AOKpXwNgw9_znKEiwJSr8mAT040U9sF4pJnMinqXjHrPZZ_w_5zbycJo15AuD-rqKJqbGO21_lf8lT-Pwv7SPS_UJK3iSJGAkREt1w4H8h2mW8vGXqu7kLCf69QEybgzf5F8COUV2M37sPf9h/s500/1001599480.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHV7XzjF5hSpf7Rf7svtHfxSLAGupdqTxN5auqGo3AOKpXwNgw9_znKEiwJSr8mAT040U9sF4pJnMinqXjHrPZZ_w_5zbycJo15AuD-rqKJqbGO21_lf8lT-Pwv7SPS_UJK3iSJGAkREt1w4H8h2mW8vGXqu7kLCf69QEybgzf5F8COUV2M37sPf9h/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Paradigma ini kerap menimbulkan persoalan, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan kurangnya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru berupa Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.</p><p><br /></p><p>Pengertian Restorative Justice</p><p><br /></p><p>Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi aktif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, seperti melalui perdamaian, ganti kerugian, atau bentuk kesepakatan lainnya.</p><p><br /></p><p>Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ di Indonesia telah mendapat legitimasi hukum, antara lain:</p><p><br /></p><p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif.</p><p><br /></p><p>2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>3. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan.</p><p><br /></p><p>Syarat dan Batasan Penerapan</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:</p><p><br /></p><p>Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.</p><p><br /></p><p>Bukan merupakan tindak pidana serius seperti narkotika, korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat.</p><p><br /></p><p>Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.</p><p><br /></p><p>Pelaku mengakui perbuatannya serta bersedia memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.</p><p><br /></p><p>Manfaat Restorative Justice</p><p><br /></p><p>1. Bagi korban: memperoleh pemulihan dan kepastian ganti kerugian.</p><p><br /></p><p>2. Bagi pelaku: menghindari stigma negatif berlebihan serta memberi kesempatan memperbaiki diri.</p><p><br /></p><p>3. Bagi masyarakat: menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berkelanjutan.</p><p><br /></p><p>4. Bagi negara: mengurangi beban perkara di pengadilan dan menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.</p><p><br /></p><p>Kritik dan Tantangan</p><p><br /></p><p>Meski memberikan terobosan positif, penerapan RJ di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:</p><p><br /></p><p>Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Adanya kemungkinan korban ditekan untuk menerima perdamaian.</p><p><br /></p><p>Belum adanya standar baku yang seragam di seluruh institusi penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Perlunya pengawasan agar RJ benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar formalitas administrasi.</p><p><br /></p><p>Penutup</p><p><br /></p><p>Restorative Justice merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan berkeadilan, RJ mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, menekankan pemulihan, serta tetap menjamin kepastian hukum.</p><p><br /></p><p>Catatan Kaki</p><p><br /></p><p>1. Lihat Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.</p><p><br /></p><p>2. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p><p><br /></p><p>3. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.</p><p><br /></p><p>6. Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.</p><p>(***)</p>

Artikel: Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman s...

Read more »

Pers di Era Digital: Hubungàn Media Online dengan UU ITE

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s1600/1001365528.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="718" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s320/1001365528.jpg" width="144" /></a></div><p> </p><p> <b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE</p><h2>Abstrak</h2><p>Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.</p><p><strong>Kata Kunci</strong>: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis.</p><h2>Pendahuluan</h2><p>Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>.</p><h2>Pembahasan</h2><h3>1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE</h3><ul><li><strong>UU Pers No. 40 Tahun 1999</strong> menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui <strong>hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers</strong> (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.</li><li><strong>UU ITE</strong> mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.</li></ul><h3>2. Asas <em>Lex Specialis Derogat Legi Generali</em></h3><p>Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.</p><h2>Studi Kasus</h2><ol><li><p><strong>Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Wartawan <em>Kemajuan Rakyat</em> ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.</li><li>Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Pemimpin Redaksi <em>Banjarhits.id</em> dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.</li><li>Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Radar Bogor (2018)</strong></p><ul><li>Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.</li><li>Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li></ol><h2>Rekomendasi Solusi</h2><ol><li><p><strong>Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE</strong><br />Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.</p></li><li><p><strong>Penguatan Kewenangan Dewan Pers</strong><br />Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.</p></li><li><p><strong>Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online</strong><br />Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.</p></li><li><p><strong>Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum</strong><br />Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.</p></li><li><p><strong>Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah</strong><br />Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.</p></li></ol><h2>Kesimpulan</h2><ol><li>Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.</li><li>Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.</li><li>Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.</li><li>Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.</li></ol><h2>Daftar Pustaka</h2><ul><li>Republik Indonesia. (1999). <strong>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2008). <strong>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2016). <strong>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008</strong>.</li><li>Dewan Pers. (2019). <em>Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital</em>. Jakarta: Dewan Pers.</li><li>Nugroho, B. (2020). <em>Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE</em>. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63.(***)</li></ul><p><br /></p>

Pers di Era Digital: Hubungàn Media Online dengan UU ITE

    Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE Abstrak Kemajuan teknologi informasi telah me...

Read more »

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s4160/1000880586.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s320/1000880586.jpg" width="320" /></a></p><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p><h3>Pendahuluan</h3><p><b>Sigi</b>-Kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai kebebasan pers ditegaskan dalam <strong>Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945</strong>, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Untuk mempertegas hal ini, lahirlah <strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers</strong>.</p><h3>Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pers</h3><p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 disahkan sebagai pengganti <strong>Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1982</strong> yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pada masa Orde Baru, pers dibatasi ketat oleh sistem perizinan (SIUPP), sensor, dan kontrol politik. Reformasi 1998 membawa semangat baru untuk menjamin kebebasan pers secara lebih luas dan demokratis.</p><h3>Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Pers</h3><ol><li><p><strong>Kebebasan Pers</strong></p><ul><li>Pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (<em>Pasal 4</em>).</li><li>Hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi dijamin undang-undang.</li></ul></li><li><p><strong>Hak dan Kewajiban Pers</strong></p><ul><li>Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.</li><li>Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak menolak mengungkap sumber berita demi perlindungan narasumber.</li></ul></li><li><p><strong>Perlindungan Pers</strong></p><ul><li>Pers berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.</li><li>Pasal 18 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi kerja pers.</li></ul></li><li><p><strong>Dewan Pers</strong></p><ul><li>Dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pengadilan.</li></ul></li></ol><h3>Fungsi Undang-Undang Pers</h3><p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 berfungsi sebagai:</p><ul><li><strong>Landasan hukum kebebasan pers</strong> di Indonesia.</li><li><strong>Pelindung masyarakat</strong> agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.</li><li><strong>Alat kontrol sosial</strong>, karena pers menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.</li></ul><h3>Tantangan dalam Implementasi</h3><p>Walaupun Undang-Undang ini memberikan kebebasan yang luas, masih ada beberapa tantangan:</p><ul><li>Penyalahgunaan kebebasan pers untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.</li><li>Intervensi politik dan ekonomi terhadap independensi media.</li><li>Ancaman digital, seperti disinformasi di media sosial yang sering kali tidak tunduk pada etika jurnalistik.</li></ul><h3>Penutup</h3><p>Undang-Undanh Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan ruang bagi pers untuk berkembang secara bebas, tetapi juga melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Namun, kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesional agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.<b>(**)</b></p><p><br /></p>

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

  Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia Hendrizon, SH., MH Wartawan Muda Pendahuluan Sigi ...

Read more »

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s500/1001599480.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH.</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p> <h3>Pendahuluan</h3> <p><b>Sigi</b>-Pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berfungsi menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi rakyat, sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, apabila pers mengalami kemunduran atau bahkan runtuh, hal tersebut dapat membawa dampak fatal bagi stabilitas dan masa depan negara. </p><p>Maka Pers hadir ditengah-tengah masyarakat agar bisa membantu terjalinnya antara pemerintahan dan rakyat. Tanpa pers masyarakat akan buta dengan perkembangan sebuah negara atau kemajuan dunia luar, dan pemerintah akan berjalan tanpa ada perkenalan kepada masyakarat untuk pekerja atau membangunan sebuah bangsa tanda ada pengawasan dan berita tentang perjalanan dan perkembangan sebuah negara.</p><p>Individu pemerintah disebut oknum akan bekerja sesuai dengan keinginannya tanpa ada pemikirkan atau untuk memajukan bangsa, hanya kepentingan pribadi semata.</p> <h3>Landasan Hukum Kebebasan Pers</h3> <p>Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan pers melalui beberapa ketentuan:</p> <ul> <li> <p><strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>:</p> <blockquote> <p><em>“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”</em></p> </blockquote> </li> <li> <p><strong>Pasal 28E ayat (3) UUD 1945</strong>:</p> <blockquote> <p><em>“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”</em></p> </blockquote> </li> <li> <p><strong>Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong> juga menegaskan bahwa pers nasional berfungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai demokrasi.</p> </li> </ul> <p>Landasan hukum ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban negara untuk menjaganya.</p> <h3>Fungsi Vital Pers</h3> <p>Pers bukan hanya sarana informasi, melainkan juga instrumen demokrasi. Beberapa fungsi utamanya antara lain:</p> <ol> <li><strong>Pilar demokrasi</strong>: Menyuarakan kepentingan publik dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.</li> <li><strong>Sumber informasi</strong>: Memberikan berita yang benar, akurat, dan mendidik masyarakat.</li> <li><strong>Pengawas kekuasaan</strong>: Mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hukum, maupun kebijakan yang merugikan rakyat.</li> <li><strong>Pemersatu bangsa</strong>: Menjadi media komunikasi lintas kelompok, budaya, agama, dan wilayah.</li> </ol> <h3>Dampak Runtuhnya Pers</h3> <p>Apabila pers kehilangan independensi atau diberangus, maka akan terjadi beberapa konsekuensi serius:</p> <ul> <li><strong>Hilangnya informasi yang benar</strong> → masyarakat hanya menerima berita sepihak dari penguasa.</li> <li><strong>Meningkatnya otoritarianisme</strong> → tanpa pers, kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.</li> <li><strong>Suburnya korupsi</strong> → ketiadaan kontrol publik membuka peluang penyalahgunaan wewenang.</li> <li><strong>Disintegrasi sosial</strong> → masyarakat mudah terpecah akibat disinformasi dan propaganda.</li> <li><strong>Melemahnya demokrasi</strong> → negara berpotensi jatuh ke dalam rezim otoriter yang menindas kebebasan rakyat.</li> </ul> <h3>Pelajaran dari Dunia</h3> <p>Sejarah menunjukkan bahwa negara yang menekan kebebasan pers sering menghadapi krisis besar:</p> <ul> <li><strong>Uni Soviet</strong> hidup dalam propaganda selama puluhan tahun hingga rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.</li> <li><strong>Myanmar</strong> setelah kudeta 2021 membungkam media, yang berakibat pada meningkatnya konflik dan isolasi internasional.</li> <li>Di berbagai negara otoriter lain, ketiadaan pers bebas selalu diikuti oleh krisis legitimasi dan instabilitas politik.</li> </ul> <h3>Penutup</h3> <p>Runtuhnya pers bukan sekadar hilangnya media massa, tetapi juga hilangnya suara rakyat. Negara tanpa pers ibarat tubuh tanpa indera: tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan keadaan masyarakatnya. Hal ini sangat berbahaya karena membuka jalan menuju korupsi, otoritarianisme, dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi, keadilan, serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah dijamin oleh <strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>.(***)</p> <p><br /></p>

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pendahuluan Sigi -Pers memiliki posisi yang sangat strategis d...

Read more »